Potensi Devisa Terhambat, Bea Cukai Badau Dinilai Tak Dukung Visi Ekspor Pemerintah

TANJUNGPURA.ID (KAPUAS HULU) – Kegiatan ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau kian menunjukkan potensi menjanjikan bagi para pelaku usaha, baik skala UMKM maupun perseroan. Dengan dukungan jalur darat langsung ke Malaysia, pelaku ekspor dapat meningkatkan daya saing komoditas nasional, khususnya produk turunan sawit yang melimpah di wilayah perbatasan Indonesia Badau, Kamis (21 Mei 2025).

Namun, potensi besar ini tampaknya tidak selaras dengan realita di lapangan. Para pelaku ekspor menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bea Cukai Badau.

Terutama, sorotan tajam diarahkan pada Kepala Bea Cukai Badau yang dinilai tidak profesional dan justru menjadi hambatan utama dalam proses ekspor.

“Kami sudah memenuhi semua aspek administratif dan jadwal sesuai arahan pihak Bea Cukai, tapi justru pelayanan yang kami dapatkan sangat lamban, membingungkan, dan terkesan tidak memiliki niat mendukung,” ujar salah satu eksportir yang enggan disebutkan namanya.

Padahal, sesuai dengan visi Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui devisa ekspor, institusi Bea Cukai seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan penuh.

Sayangnya, para pelaku usaha menilai bahwa pelayanan di PLBN Badau justru bertolak belakang dari tagline “Siap Melayani” yang diusung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kondisi ini bukan hanya menyebabkan kerugian materiil dan waktu, tetapi juga berdampak buruk terhadap kepercayaan negara tetangga seperti Malaysia. Beberapa eksportir mengungkapkan kekhawatiran bahwa mitra dagang luar negeri akan menilai Indonesia sebagai negara yang tidak siap mendukung kelancaran ekspor, meski seluruh prosedur telah dipatuhi.

Pelaku usaha berharap agar pemerintah pusat segera turun tangan dan mengevaluasi kinerja Bea Cukai di wilayah perbatasan, terutama di PLBN Badau. Dukungan nyata sangat dibutuhkan agar semangat membangun negeri melalui kontribusi ekspor tidak terhenti oleh buruknya birokrasi dan kepemimpinan di lapangan.