TANJUNGPURA.ID (PONTIANAK) – Anwar Ryanto Lim, warga pemilik sah lahan seluas dua hektare di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, melaporkan dugaan penyerobotan tanah miliknya ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Tanah yang telah bersertifikat atas namanya ini kini berdiri rumah ibadah, lapangan olahraga, jalan perumahan, hingga rumah pribadi, tanpa seizin atau penjualannya kepada siapa pun.
Melalui kuasa hukumnya, Raka Dwi Permana, Anwar menjelaskan bahwa tanah tersebut dibelinya dari Seng Siauw Nam pada tahun 2018, lengkap dengan akta jual beli yang disahkan oleh PPAT Hawa Pratiwi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika transaksi dilakukan, kondisi tanah kosong, tidak ada bangunan, hanya semak dan pepohonan,” ujar Raka pada hari Sabtu (7/6/2025).
Masalah mulai muncul awal 2024, saat Anwar mengajukan pengukuran ulang ke BPN Kubu Raya. Hasilnya mengejutkan: sebagian tanah miliknya ternyata telah dibangun menjadi akses jalan perumahan oleh pengembang, berdiri rumah pribadi di bagian depan, dan di bagian belakang terdapat rumah ibadah serta lapangan olahraga.
“Klien kami tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk membangun di atas lahannya,” tegas Raka.
Pihak pengembang dan oknum yang mengatasnamakan pembangunan demi agama tertentu diduga kuat melakukan penyerobotan. Pada 27 Maret 2025, Anwar memasang papan informasi kepemilikan lahan. Saat itulah terungkap bahwa tanah tempat berdirinya rumah ibadah disebut-sebut sebagai tanah wakaf dari seseorang berinisial NI.
“Informasi di lapangan menyebut bahwa tanah itu telah dimohonkan hak baru. Kami langsung ajukan keberatan ke BPN agar tidak menerbitkan hak atas nama pihak lain,” katanya.
Tak hanya ke BPN, surat keberatan juga dikirimkan ke Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya atas pembangunan jalan dan bangunan yang diduga tanpa izin resmi.
“Rumah ibadah, rumah pribadi, dan lapangan olahraga berdiri di atas tanah sah milik klien kami. Ini bentuk perampasan hak dan harus diproses secara hukum,” tegas Raka.
Atas dugaan pelanggaran ini, Raka dan tim hukum Anwar melaporkan kasus ini ke Kejati Kalimantan Barat pada 3 Juni 2025 dan meminta agar kejaksaan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat.
Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, membenarkan adanya laporan masyarakat dan menjelaskan proses penanganan pengaduan dimulai dari verifikasi awal dan analisis hukum.
“Jika bukti awal cukup, laporan akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan, termasuk pemanggilan saksi dan pengumpulan dokumen,” jelas Wayan.
Jika dalam proses ditemukan dua alat bukti awal, maka penyelidikan akan dilanjutkan ke penyidikan guna menetapkan tersangka dan mengumpulkan bukti secara formil dan materiil. (tim liputan).
Editor : Hendra
