TANJUNGPURA.ID (JAKARTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong agar nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta pada hari Kamis (5/6/2025).
Dalam forum tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sepakat untuk mempercepat proses insersi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum resmi di semua jenjang pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi yang telah ditandatangani oleh sejumlah kementerian strategis pada 24 April 2025 lalu.
Menteri Koordinator Bidang PMK, Pratikno, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa Kemenko PMK siap mengawal seluruh proses pengarusutamaan nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan.
“Kita sangat mendukung. Masalah pendidikan kami kawal,” ujarnya.
KPK berharap, melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pendidikan antikorupsi dapat menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran nasional. Tujuan akhirnya adalah mencetak generasi tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan berintegritas tinggi.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan budaya antikorupsi sejak dini melalui pendidikan formal. (tim liputan).
