TANJUNGPURA.ID (KUBU RAYA) – Wakil Bupati Kubu Raya periode 2019-2024 Sujiwo memastikan siap maju di Pilkada Kubu Raya 2024. Politikus PDI Perjuangan itu bahkan sudah menyiapkan konsep untuk mengakselerasi kemajuan daerah paling belia di Kalbar tersebut.
Konsep yang ditawarkan Sujiwo untuk memajukan Kubu Raya ialah mempercepat kemandirian desa. Dia berpandangan bahwa daerah akan sulit maju jika desa-desanya masih belum maju dan mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Konsep saya ke depan ialah mewujudkan Kubu Raya yang mandiri, maju, dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu, maka desa harus kita jadikan garda terdepan. Membangun daerah harus dimulai dari desa. Saya pribadi berkeyakinan, jika selama lima tahun 75 persen saja desa kita berstatus mandiri, maka secara otomatis daerahnya juga akan maju, sejahtera, dan mandiri,” ucapnya saat diwawancarai wartawan di Kubu Raya, Sabtu (20/4/2024).
Sujiwo menerangkan, upaya mengakselerasi kemandirian desa itu akan ia mulai dengan menaikkan honor perangkat desa, BPD, serta pengurus RT dan RW. Menurutnya, peranan aparatur desa baru bisa berjalan optimal jika mereka dalam kondisi sejahtera.
“Seluruh potensi yang ada di desa baru bisa diangkat ketika semuanya, dari mulai RT, RW, BPD, dusun, dan perangkat desa mengambil peran masing-masing secara optimal. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa menuntut mereka berperan maksimal sementara yang mereka terima tiap bulan jauh dari kata layak,” imbuhnya.
“Oleh sebab itu, konsep dari saya, mereka harus diberikan penghargaan lebih dulu berupa kenaikan honor. Sudah saatnya honor RT, RW, dusun, kades, dan perangkat desa untuk dirasionalisasikan. Saya pikir itu bisa dilakukan dengan kondisi sekarang yang APBD kita yang sudah mencapai Rp1,6 triliun,” lanjutnya.
Selain mempercepat kemandirian desa, dalam upaya mewujudkan Kubu Raya yang maju, mandiri, dan sejahtera, Sujiwo juga berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber pendanaan pembangunan di luar APBD. Dia berkeyakinan kalau akselerasi pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika pemerintah daerah semata-meata mengandalkan APBD sebagai sumber pendanaan.
“Ada banyak daerah yang realisasi APBD-nya lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Kalau sudah begitu, apa yang kemudian mau kita pakai untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, dan bikin puskesmas? Ke depan, yang seperti ini harus kita perbaiki. Tidak boleh kemudian kita cuma mengandalkan APBD karena di luar sana masih banyak sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak melanggar regulasi, seperti APBN, CSR, dana umat, dan seterusnya,” tutup Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat tersebut. (tim liputan).
