TANJUNGPURA.ID (PONTIANAK) – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat Cornelis Kimha menilai sosok Lasarus belum layak untuk dinonaktifkan sebagai Anggota DPR. Kimha beralasan, Lasarus telah berjasa besar dalam memajukan infrastruktur di wilayah Kalbar. Sejumlah proyek dan kebijakan strategis, seperti Pelabuhan Internasional Kijing, Duplikasi Jembatan Kapuas I, hingga pengembalian status internasional Bandara Supadio disebut Kimha sebagai kontribusi nyata yang telah dikerjakan oleh Ketua Komisi V DPR RI tersebut.
“Kiranya kita semua lebih objektif dalam menilai kinerja seseorang. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Hanya karena beliau (Lasarus) tertangkap kamera sedang berjoget lalu kemudian disimpulkan kalau tindakan tersebut bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat,” ucap Kimha dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Minggu (31/8/2025).
“Lasarus paham masyarakat Kota Pontianak menderita karena macet di Jembatan Kapuas I sehingga dia memperjuangkan duplikasi jembatan. Beliau mengerti bahwa warga Kalbar harus menanggung beban ganda ketika hendak berobat ke Kuching. Karena itu, beliau perjuangkan status internasional Bandara Supadio sehingga masyarakat tidak perlu transit lagi di Soekarno Hatta. Dua hal ini saja sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa seorang Lasarus peka dengan jeritan hati rakyat,” timpalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kimha beranggapan, penonaktifan anggota DPR oleh sejumlah partai politik dalam beberapa hari terakhir merupakan keputusan yang tepat. Sebab menurutnya, mereka yang dinonaktifkan tersebut memang telah merendahkan rakyat lewat pernyataan-pernyataan tak pantas.
“Ada yang berjoget lalu kemudian membenarkan perilaku tersebut karena statusnya sebagai artis. Ada pula yang menyebut rakyat tolol dan seterusnya. Mereka ini memang pantas untuk dinonaktifkan. Terlebih lagi, kontribusinya untuk bangsa dan dapilnya juga minim. Tidak apple to apple untuk membandingkannya dengan sosok Lasarus,” imbuhnya.
Terkait tayangan video Lasarus joget saat sidang tahunan MPR RI yang menuai sorotan di media sosial, Kimha menyebut hal tersebut berbeda konteks dan kontennya. Ia mengatakan saat itu anggota DPR joget bukan lantaran kenaikan tunjangan rumah dinas melainkan karena diputar lagu maumere dan untuk mengapresiasi pidato Presiden Prabowo.
“Mohon kiranya kita memahami konteks peristiwa tersebut agar tidak terjebak pada framing yang tidak pas. Sekali lagi saya berpesan, janganlah kemudian kita ini melupakan begitu saja kontribusi-kontribusi seseorang untuk daerah hanya karena satu sikapnya yang dianggap kurang pantas,” pungkasnya. (tim liputan).
Editor : Joko
