TANJUNGPURA.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya H. Sujiwo mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kendaraan bertonase berat yang melintas di ruas jalan Mega Timur menuju Kuala Mandor B. Usai meninjau kondisi lapangan, Bupati langsung menggelar rapat mendadak dengan jajaran kecamatan, OPD teknis, hingga Satpol PP di ruang kerjanya, Selasa (2/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Sujiwo menyoroti laporan adanya truk Fuso bermuatan hingga delapan ton lebih yang kerap menggunakan jalan desa dan kabupaten. Padahal, jalan yang saat ini tengah dibangun sepanjang lebih dari 5 kilometer hanya didukung anggaran Rp3,5 miliar dengan spesifikasi menengah.
“Dengan kualitas spek menengah, tentu tidak seimbang bila harus dilalui kendaraan di atas 8 ton. Jalan akan cepat rusak dan akhirnya rakyat yang dirugikan. Karena itu aturan tonase akan kita revisi dari sebelumnya 8 ton menjadi maksimal 4 ton,” tegas Sujiwo.
Bupati menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Kubu Raya selalu berpegang pada asas manfaat, prioritas, dan keadilan. Dengan keterbatasan anggaran, pilihan spesifikasi menengah menjadi langkah yang adil agar pembangunan bisa menjangkau ruas jalan lebih panjang.
“Kalau dengan Rp10 miliar dari DBH sawit hanya dapat 1,6 kilometer dengan kualitas tinggi, maka dengan Rp3,5 miliar kita harus mampu membangun 5 kilometer. Tetapi tentu kualitasnya menengah. Artinya, kendaraan yang lewat juga harus menyesuaikan,” jelasnya.
Ia meminta Camat Sungai Ambawang dan Camat Kuala Mandor B segera berkoordinasi dengan para kepala desa untuk mendata titik rawan dan perusahaan pengguna jalan. Pemerintah juga akan membentuk tim gabungan untuk melakukan pengawasan dan penindakan.
Lebih jauh, Sujiwo menyampaikan konsep pembangunan jalan poros ekonomi di Kubu Raya harus memiliki standar jelas: fungsional secara optimal, dilengkapi penerangan jalan umum, penghijauan di kanan-kiri jalan, serta marka yang jelas untuk ruas di atas empat meter.
“Jalan poros ekonomi harus mendukung pergerakan masyarakat dan perekonomian, tapi juga terpelihara dengan baik. Saya minta perusahaan ikut patuh pada aturan. Jangan hanya mengambil untung, sementara pemerintah dan rakyat yang menanggung akibat jalan rusak,” pungkasnya.
