TANJUNGPURA.ID (BOGOR) – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) secara virtual dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada hari Minggu (3 Agustus 2025).
Rapat tersebut difokuskan untuk membahas upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat akibat cuaca panas ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kementerian terkait, serta seluruh tim penanggulangan karhutla baik di pusat maupun daerah atas kerja keras dan dedikasi mereka.
Ia memuji langkah-langkah yang telah ditempuh dalam upaya pencegahan serta penanganan kebakaran hutan yang semakin membuahkan hasil positif.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras di lapangan. Pencegahan dan penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga memaparkan data terkini yang menunjukkan penurunan signifikan luas area kebakaran hutan dan lahan. Sepanjang tahun 2024, luas karhutla tercatat menurun sebesar 33,3 persen dibandingkan tahun 2023, yakni dari sekitar 565.000 hektare menjadi 376.805 hektare.
Tren penurunan tersebut terus berlanjut hingga Agustus 2025, di mana total luas kebakaran tercatat hanya 8.955 hektare.
Meski demikian, Presiden mengingatkan seluruh Tim Karhutla untuk tetap siaga. Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Agustus 2025.
Presiden menegaskan pentingnya kesiapsiagaan di lapangan agar upaya yang telah dicapai tidak tergerus oleh potensi peningkatan hotspot akibat cuaca kering.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan terus diperketat. Presiden menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran demi kepentingan pribadi.
“Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu. Kita harus menjaga hutan kita agar generasi mendatang tidak mewarisi bencana ekologi,” tegas Prabowo.
Rapat terbatas ini dihadiri secara virtual oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, serta jajaran gubernur di wilayah rawan karhutla. (tim liputan).
Editor : JOKO
