TANJUNGPURA.ID (JAKARTA) – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Mochamad Irfan Yusuf didampingi Wakil BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak beserta jajaran melakukan kunjungan di Kantor DPP LDII, Jakarta, Jum’at (7/3/2025).
Kedatangan rombongan disambut hangat Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso dan tampak mendampingi Sekretaris Umum Dody Taufiq Wijaya dan sejumlah pengurus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatan itu Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, kunjungan rombongannya ke kantor DPP LDII saat Ramadan bertujuan untuk menjalin silaturahim dengan para pengurus DPP LDII. Pihaknya berharap mendapatkan saran maupun masukan untuk meningkatkan kinerja BP Haji.
“Kami ingin mendapatkan banyak masukan-masukan, terutama berkaitan dengan bagaimana kita bisa melaksanakan amanah Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada para calon jamaah haji kita,” kata Irfan.
BP Haji bertekad untuk meningkatkan kuota serta pelayanan para jamaah haji. Terkait kuota, Gus Irfan mengatakan semuanya tergantung dari kuota pemerintah Arab Saudi. Namun pihaknya akan terus melakukan pendekatan dan perbaikan untuk mengurangi antrean panjang haji.
“Ya, memang daftar tunggu kita sekarang ada sekitar 5,4 juta orang. Tiap tahun katakanlah yang berangkat 240.000 orang. Tapi tiap tahun pendaftarannya 300.000 orang. Jadi angka itu tidak akan pernah berkurang,” ujarnya.
Dalam hal pelayanan, pria yang akrab dipanggil Gus Irfan ini mengatakan, BP Haji mengedepankan tiga hal, yakni, memberikan pelayanan yang aman, nyaman dan efisien kepada para calon jamaah haji Indonesia. Ia membeberkan, efisien berkaitan dengan biaya haji yang sesuai dengan apa yang didapat jamaah haji. BP Haji juga berkomitmen memberikan keamanan, dimana jamaah haji dapat berangkat dan pulang dalam keadaan sehat.
“Nyaman, dalam artian para jamaah haji Indonesia dapat melaksanakan semua ritual-ritual ibadah haji dengan nyaman dan tenang selama di Tanah Suci,” ujarnya.
Irfan berharap kunjungan BP Haji ke kantor DPP LDII semakin mempererat silaturahim kedua belah pihak. Serta, memberikan saran yang bermanfaat untuk menjadikan penyelenggaraan haji lebih efektif dan efisien.
Sedangkan Ketum DPP LDII KH. Chriswanto Santoso memberikan dukungan agar penyelenggaraan haji dikelola dalam satu atap di bawah kementerian khusus. Sehingga, semuanya bisa dikontrol dengan baik dan tata kelola kelembagaannya menjadi semakin transparan.
“Kalau menurut saya, karena semangatnya itu adalah pelayanan. Presiden juga memerintahkan efisiensi dan efektif. Maka tidak bisa tidak, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji ini harus satu atap,” kata Chriswanto.
Menurut Ketum LDII, menjadikan pengelolaan haji dalam satu atap bukan berarti mengistimewakan umat Islam. Sebab Indonesia menjadi negara dengan penganut muslim terbesar dunia, Chriswanto menilai, lembaga khusus diperlukan agar pengelolaan haji dan umroh tidak terpecah-pecah.
“Sebetulnya bukan mengistimewakan umat Islam. Tapi masalah umat harus betul-betul dikelola dengan baik. Sebab ini amanah. Dan saya yakin Gus Irfan, Bang Dahniel, insyaAllah ke depan bisa menjadikan pengelolaan ibadah haji menjadi lebih efisien dan efektif,” ujarnya.
Ketua Umum LDII juga mendorong dana haji dikelola satu pintu. Sehingga, nilai tambah untuk jamaah haji menjadi lebih besar dan orang-orang Indonesia yang membayar biaya haji nantinya menjadi lebih ringan. Pengelolaan haji yang transparan juga disampaikan pengurus DPP LDII, saat diundang DPR RI untuk memberikan masukan terkait RUU Pengelolaan Keuangan Haji pada Kamis (6/3).
“Ada lima aspek yang kemarin disampaikan di DPR. Yakni, aspek kelembagaan, aspek kepatuhan terhadap syariahnya, karena dana ini menyangkut umat. Kemudian aspek efisiensinya. Lalu, aspek investasinya juga harus benar dan memberikan return yang benar dan baik. Dan yang terakhir adalah aspek tata kelola. Harapan kita dengan tata kelola yang benar dan baik, ini akan menjadi lebih efisien,” ujarnya.
