TANJUNGPURA.ID (PONTIANAK) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2026, Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
“RKPD 2026 mengusung tema ‘Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif dengan Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Penguatan Ekonomi, dan Pelestarian Lingkungan serta Budaya’. Ini mencerminkan harapan kita bersama untuk membangun Pontianak yang lebih maju, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” ujarnya saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (10/2/2025).
Dia menjelaskan forum ini untuk mendengarkan masukan dari semua pihak, dalam penyusunan perencanaan. Menurutnya, pembangunan Kota Pontianak akan difokuskan pada empat aspek utama, yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah akan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak serta masyarakat miskin dan marginal.
“Kami ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar,” tegas Edi Suryanto.
Pemkot Pontianak juga menitikberatkan penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan UMKM akan didorong agar semakin produktif dan kreatif. Selain itu, inovasi dan digitalisasi akan dioptimalkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Dalam aspek lingkungan, konsep pembangunan hijau akan diterapkan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, sektor budaya akan mendapat perhatian khusus dengan pelestarian seni dan tradisi lokal.
“Pembangunan modern tidak boleh mengabaikan kearifan budaya. Oleh karena itu, kami akan memastikan budaya Pontianak tetap lestari seiring perkembangan zaman,” kata Edi Suryanto.
Dalam forum tersebut, Pj Wali Kota juga memaparkan sejumlah capaian ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak mencapai 82,22 poin, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat (71,19) dan nasional (75,02). Tingkat kemiskinan juga lebih rendah, yakni 4,2 persen, dibandingkan Kalimantan Barat (6,32 persen) dan nasional (8,57 persen).
Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 8,29 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (4,91 persen).
“Perlu kecermatan dalam perencanaan, karena pengangguran kita 8,29 persen, tapi kemiskinan 4,2 persen. Pengangguran belum tentu menyebabkan kemiskinan,” sebutnya.
Edi Suryanto menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Forum Konsultasi Publik ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa RKPD 2026 berorientasi pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, inklusif, dan sinergis,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak, Sidig Handanu menjabarkan sejumlah isu strategis dalam rancangan ini. Antara lain perihal Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan, manajemen wilayah dan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya.
“Di infrastruktur misalnya, tahun 2045 seharusnya kita sudah bicara air minum aman dan sanitasi aman,” terangnya.
Dia menjabarkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih, Edi Kamtono dan Bahasan turut diselaraskan dengan perencanaan. Visi tersebut adalah “Pontianak Maju, Sejahtera, berwawasan lingkungan yang Humanis”.
Adapun misinya, yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, efektif, inovatif, adaptif, profesional, dan akuntabel berbasis teknologi informasi; mewujudkan wilayah perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan humanis melalui penyediaan saran, prasarana dasar dan utilitas, dan; mewujudkan perekonomian inklusif, stabil, produktif, kreatif, dan inovatif.
Dengan adanya forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif agar RKPD 2026 benar-benar menjadi panduan pembangunan Kota Pontianak yang lebih baik di masa depan. ( bappeda/prokopim!)
