TANJUNGPURA.ID (PONTIANAK) — Dalam rangka mempererat kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas pekerja, digelar kegiatan Gerakan Peduli Sosial bertema “Meningkatkan Solidaritas dan Harmonisasi Bersama Buruh dalam Rangka Menjamin Keamanan dan Ketertiban di Kalbar.”
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Kalimantan Barat, Sujak Arianto, S.E., bersama sejumlah perwakilan buruh dan unsur pemerintah daerah.
Melalui pembagian paket sembako kepada perwakilan buruh, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan sosial yang berpihak kepada pekerja. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan terhadap terciptanya hubungan industrial yang kondusif di Kalimantan Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keteranagnnya, Sujak Arianto menegaskan bahwa SBSI Kalbar akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah yang mengedepankan dialog sosial serta keseimbangan kepentingan antara buruh dan pengusaha.
“Kami ingin terus menjaga komunikasi yang baik dan menjauhkan buruh dari provokasi yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan sosial,” ujarnya.
Selain penyaluran bantuan sosial, kegiatan ini juga menjadi wadah komunikasi terbuka antara pengurus SBSI dan pemerintah daerah. Melalui momentum tersebut, kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama dalam pembinaan ketenagakerjaan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Barat.
Salah satu buruh penerima bantuan, Syahban, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kegiatan ini.
“Terima kasih kepada para donatur dan KSBSI Kalbar yang telah peduli kepada kami para buruh. Bantuan ini sangat berarti dan kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut,” ungkapnya dengan haru.
Pada penutupan kegiatan, SBSI Kalbar turut mendeklarasikan komitmen bersama untuk terus berkontribusi positif dalam pembangunan daerah dan menolak segala bentuk tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Kegiatan Gerakan Peduli Sosial ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.
