 |
| Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bapperida Kota Pontianak, Imansyah. |
TANJUNGPURA.ID .ID (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak akan mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi rencana kinerja perangkat daerah lewat integrasi dalam aplikasi E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah).
Selama ini, mekanisme evaluasi kinerja masih dilakukan secara manual dan terpisah dari sistem yang sudah menjadi instrumen utama pengukuran akuntabilitas pemerintah.
Kondisi tersebut kerap menimbulkan kendala, mulai dari lambatnya proses evaluasi, tingginya potensi kesalahan data, hingga koordinasi antar-perangkat daerah yang kurang optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bapperida Kota Pontianak, Imansyah mengatakan optimalisasi monitoring dan evaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah menggunakan E-SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak ini, hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem evaluasi kinerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Dengan integrasi ini, kami ingin memastikan seluruh siklus perencanaan, pengendalian, hingga pelaporan kinerja berjalan lebih efektif. Tidak lagi ada proses manual yang memakan waktu, semuanya akan terhubung dalam satu platform,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Terobosan ini tidak berhenti pada pengembangan teknis aplikasi semata. Pemerintah Kota Pontianak juga sedang menyiapkan landasan regulasi yang mengatur tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis E-SAKIP.
Regulasi tersebut akan menjadi payung hukum agar setiap perangkat daerah melaksanakan evaluasi secara seragam dan sesuai standar.
Imansyah menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama lintas perangkat daerah.
Karena itu, Bapperida membentuk tim efektif yang didukung Bagian Organisasi sebagai fasilitator aplikasi eSakip, dan Bagian Hukum dalam penyusunan regulasi.
“Pendekatan kolaboratif ini kunci penting. Hambatan koordinasi yang sebelumnya sering muncul bisa diminimalisasi karena semua pihak terlibat sejak awal,” tambahnya.
Ke depan, manfaat dari terobosan ini diproyeksikan muncul secara bertahap. Dalam waktu dekat, uji coba akan dilakukan. Setelah regulasi selesai, sistem mulai digunakan secara luas, dengan disertai pelatihan bagi perangkat daerah.
Dalam jangka panjang, Pemerintah Kota Pontianak menargetkan peningkatan signifikan pada kinerja tata kelola, tercermin dari perbaikan nilai SAKIP, penguatan budaya kerja berbasis data, serta pengambilan keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Ini bukan sekadar inovasi teknis, tetapi transformasi tata kelola pemerintahan. Integrasi Monev Renja ke dalam E-SAKIP adalah langkah strategis yang sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” tegas Imansyah
