TANJUNGPURA.ID (KETAPANG) –Hefni Maulana pengelola Yayasan Adinda Karunia Ilahi yang bermitra dengan Dapur Kita di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, memberikan klarifikasi terkait dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa di SD Negeri 12. Rabu (24/9/2025).
Menurut informasi awal yang beredar di media, sebanyak 20 orang dilaporkan mengalami gejala keracunan, terdiri dari 19 siswa dan 1 guru. Padahal, paket makan bergizi gratis yang disalurkan melalui program pemerintah ini hanya diperuntukkan bagi siswa, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan data penerima di setiap sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang kami sesalkan, ada laporan seorang guru juga ikut terdampak, padahal jatah makanan hanya untuk siswa. Jadi ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Maulana.
Yayasan menjelaskan, secara keseluruhan program makan bergizi gratis di Kecamatan Benua Kayong melayani 20 sekolah mulai dari PAUD hingga SMA, dengan total penerima manfaat 3.474 siswa. Namun, dari jumlah tersebut, hanya di satu sekolah yang ditemukan dugaan kasus keracunan.
“Kalau memang makanan beracun, mestinya seluruh sekolah yang mendapat jatah mengalami hal serupa. Faktanya, sekolah lain tetap aman, tidak ada gejala yang muncul,” jelasnya.
Berdasarkan pemeriksaan awal, uji laboratorium terhadap sampel makanan baik dari dapur maupun dari sekolah menyatakan aman. Tidak ditemukan kandungan racun sebagaimana yang dikhawatirkan. Meski begitu, Yayasan tetap menunggu surat resmi dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk memastikan kebenaran.
“Kami mohon masyarakat jangan langsung menyimpulkan ini keracunan sebelum ada hasil resmi dari pihak berwenang. Dugaan semacam ini bisa menggiring opini publik yang salah, bahkan bisa mendiskreditkan program nasional makan bergizi gratis,” tegas Maulana.
Sebagai bentuk tanggung jawab, dapur mitra sementara dinonaktifkan dan pengelola ditarik sambil menunggu hasil investigasi resmi. Yayasan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Program makan bergizi gratis adalah program prioritas Presiden yang manfaatnya sangat besar bagi siswa dan masyarakat. Karena itu, narasi yang perlu kita dorong bukan penghentian, melainkan evaluasi, pengawasan ketat, dan penyaluran yang transparan,” tutup Maulana. (Jm)