TANJUNGPURA.ID (JAKARTA) – Belakangan ini, gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi bahan perbincangan publik. Ramainya pembahasan muncul setelah beredar kabar bahwa gaji anggota DPR setara dengan Rp 3 juta per hari.
Jika dihitung secara keseluruhan, gaji pokok ditambah berbagai tunjangan yang melekat pada jabatan, seorang anggota DPR bisa menerima lebih dari Rp 100 juta per bulan. Jumlah tersebut jauh melampaui rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia dan memicu kembali diskusi mengenai kesesuaian penghasilan anggota dewan dengan kinerja serta tanggung jawab yang diemban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti diketahui, selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan sejumlah tunjangan, mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, hingga tunjangan komunikasi. Tak hanya itu, mereka juga menerima fasilitas rumah dinas maupun biaya penunjang lain yang bersumber dari APBN.
Isu ini ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, dengan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian menilai besaran gaji dan tunjangan tersebut wajar mengingat beban tugas sebagai wakil rakyat. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik tingginya penghasilan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Perdebatan mengenai besaran gaji wakil rakyat diperkirakan akan terus berlangsung, seiring meningkatnya tuntutan publik agar DPR menunjukkan kinerja yang lebih nyata, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (tim liputan).
Editor : Hendro
