 |
| Kasat Reskrim Polres Sekadau IPTU Zainal Abidin |
TANJUNGPURA.ID (SEKADAU) – Upaya pemberantasan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polres Sekadau terus digencarkan. Penindakan ini menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak menoleransi kegiatan PETI, sekaligus menekankan pendekatan persuasif dengan mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasat Reskrim Polres Sekadau IPTU Zainal Abidin menjelaskan, sejak Mei 2025 hingga saat ini sudah terdapat tiga laporan polisi (LP) terkait aktivitas PETI yang ditangani oleh pihaknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari tiga LP tersebut, dua LP menyasar para penambang ilegal, sedangkan satu LP menjerat pembeli atau pengepul hasil tambang,” terang IPTU Zainal, Minggu (5/7/2025).
Selain itu, jajaran Polsek Sekadau Hulu juga melakukan penindakan di kawasan Sungai Sekadau, tepatnya di Dusun Selintah, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu. Namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan dari kasus tersebut, karena para pekerja diduga telah melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi.
“Untuk sementara masih kita selidiki kepemilikan lokasi dan peralatan yang ditemukan, karena saat anggota Polsek Sekadau Hulu melakukan penindakan, para pekerja tidak ada di tempat,” tambah IPTU Zainal.
Lebih lanjut, IPTU Zainal menegaskan sampai saat ini terdapat tiga LP yang masih dalam tahap penyidikan, dengan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara satu penindakan di wilayah Sekadau Hulu masih terus didalami terkait siapa pemilik dan operator alat tambangnya.
Secara khusus, IPTU Zainal menegaskan bahwa aktivitas PETI di kawasan objek wisata Lawang Kuari Sekadau kini sudah tidak lagi beroperasi.
Para pelaku dalam perkara ini dijerat Pasal 158 junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara serta denda hingga Rp100 miliar.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas PETI, apalagi di aliran sungai, karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan berujung proses hukum,” pungkasnya
