Kemensos Gelontorkan Bansos bagi Komunitas Budaya dan Siaga Bencana di Pontianak

Prosesi penyambutan Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan dan PFM Ishaq Zubaedi Roqib di Rumah Budaya Kampung Caping.

TANJUNGPURA.ID  (PONTIANAK)  – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk penguatan ekonomi dan pelestarian budaya lokal di Kota Pontianak. Bantuan berupa uang tunai tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat lokal yang selama ini aktif dalam bidang seni dan budaya, UMKM, serta siaga bencana berbasis komunitas.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin (PFM), Ishaq Zubaedi Roqib menerangkan, program dari pemerintah pusat ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat berbasis potensi lokal.

“Program ini kami desain agar mampu mengangkat potensi budaya dan ekonomi lokal menjadi kekuatan pembangunan sosial masyarakat. Setiap daerah memiliki kearifan dan kekuatan sendiri, dan itu harus diberdayakan,” ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Rumah Budaya Kampung Caping, Kamis (10/7/2025).

Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat, khususnya warga Kampung Caping, yang dinilainya telah menunjukkan kemajuan dalam menjaga nilai-nilai budaya sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Dalam kesempatan itu, Stafsus Menteri menanggapi aspirasi warga yang mengharapkan bantuan perahu karet untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana, mengingat wilayah tersebut beberapa kali dilanda musibah seperti banjir dan kecelakaan air.

“Permintaan ini akan kami tindak lanjuti, karena kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan bagian penting dari ketahanan sosial yang berkelanjutan,” cetus Ishaq.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasinya atas perhatian Kemensos terhadap pengembangan potensi kampung-kampung budaya di Pontianak. Ia menyebut keberadaan kampung budaya seperti di Mendalawi ini sebagai aset sosial yang harus dijaga dan terus diberdayakan.

“Kampung Mendalawi dan sekitarnya memiliki kekayaan budaya yang khas. Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya lokal agar dapat menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat untuk menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong warga yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kebencanaan.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Kemensos yang telah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat Kota Pontianak. Kota Pontianak masih memiliki sejumlah tantangan sosial yang memerlukan kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah pusat,” imbuh Edi.

Ia menyebut, berbagai program sosial telah digulirkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, baik melalui APBD maupun dukungan pusat. Bantuan pangan non-tunai (BPNT) tercatat menjangkau sekitar 14 ribu keluarga, sementara penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 7 ribu hingga 9 ribu orang.

“Namun jumlah ini belum mencakup keseluruhan warga dalam DTKS. Sisanya kita bantu melalui APBD,” ucap Edi.

Selain itu, Pemkot juga fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan program bedah rumah. Hingga kini, sebanyak 14 ribu unit rumah tidak layak huni telah dibedah melalui dukungan APBD dan program pusat.

“Kita juga perhatikan sanitasi rumah, termasuk bantuan pembangunan WC bagi rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga menyinggung pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM. Pemkot telah membangun UMKM Center dan Rumah Kemasan sebagai pusat promosi produk lokal.

“Kita juga bermitra dengan dunia usaha, perbankan, dan kementerian lain untuk mendukung pembiayaan dan pembinaan UMKM,” sebutnya.

Ia berharap sinergi dengan Kementerian Sosial terus ditingkatkan, termasuk dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan seluas 5,1 hektare di Pontianak Utara. Proyek ini diharapkan masuk dalam 100 program prioritas nasional yang juga menjadi bagian dari agenda Kemensos.

Edi menyampaikan bahwa sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, Kota Pontianak menghadapi tantangan besar, termasuk urbanisasi dan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 8,4 persen dan tertinggi di Kalbar.

“Kita akan terus validasi data, kolaborasi dengan pemerintah pusat, dan melakukan berbagai program penguatan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.