Dua Pulau Dipindah ke Kepri, Kalbar Tenang-tenang Saja

Dua Pulau Dipindah ke Kepri, Kalbar Tenang-tenang Saja

TANJUNGPURA.ID (PONTIANAK) – Saat Mendagri memindahkan empat pulau milik Aceh ke Sumut, heboh nasional. Ramai-ramai mendukung Aceh. Mendagri pun kaing-kaing dihujat se-nusantara. Empat pulau itu kembali ke pangkuan Aceh.

Nah, kejadian serupa terjadi di daerah saya sendiri. Dua pulau secara diam-diam berpindah identitas milik Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Anehnya, tak ada yang heboh. Rakyat dan Gubernurnya tenang-tenang saja. Camanewak? Siapkan kopi tanpa gulanya, kita akan kupas mutasi dua pulau ini.

Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil barangkali sedang bingung. Bukan karena ombak tinggi atau badai datang tiba-tiba, melainkan karena nasibnya kini ditentukan oleh selembar surat dari Jakarta. Sebuah keputusan administratif yang lahir jauh dari riak-riak laut tempat mereka bernafas. Dua pulau kecil itu mendadak kehilangan alamat.

Hari ini mereka Kalbar, besoknya mereka Kepri. Seperti anak kos yang bangun tidur tiba-tiba sudah dipindahkan ke kamar lain tanpa aba-aba.

“Selamat datang di Kepulauan Riau!” kata Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2023. Tanpa salam, tanpa peluk perpisahan dari Kalbar, tanpa sepiring lemang atau kopi tubruk sebagai tanda pamit.

Kemendagri punya dalih. Letaknya lebih dekat ke Pulau Serasan di Natuna. Efisiensi, katanya. Supaya pelayanan publik lebih mudah. Seolah-olah pulau-pulau itu seperti printer rusak yang lebih baik ditaruh dekat teknisi ketimbang pemiliknya.

Di meja-meja birokrasi pusat, jarak jadi segalanya. Kalau lebih dekat ke tetangga, ya sudah pindah saja. Administrasi seperti kompas patah yang hanya tahu jarak, bukan arah sejarah, bukan kedalaman budaya.

Di Kalimantan Barat, Wakil Bupati Mempawah memprotes. Ia terbangun di tengah mimpi buruk administratif.

“Kami tak diberitahu,” ujarnya.

Lalu DPRD pun merapat, menggeliat, lalu menjerit, kenapa bisa dua pulau raib tanpa musyawarah? Pemerintah Kabupaten Mempawah yang tak mau kecolongan lebih jauh, buru-buru mendaftarkan sembilan pulau lain ke sistem nasional dan internasional.

Siapa tahu bulan depan Pulau Selimpot, Pulau Burung, atau bahkan Pulau Hati Nurani ikut-ikutan pindah ke negara sebelah karena alasan efisiensi yang absurd. Di negeri yang luas ini, kadang batas wilayah ditentukan bukan oleh penduduk, bukan oleh adat, bukan oleh cinta, tapi oleh spreadsheet dan koordinat Google Earth.

Tapi mari kita jangan terlalu cepat meratap. Aceh pernah mengalami hal serupa. Empat pulaunya, sungguh, empat! di Kabupaten Aceh Singkil tiba-tiba dipindahkan ke Sumatera Utara.

Alasannya? Lagi-lagi, efisiensi. Letak geografis lebih dekat ke Tapanuli Tengah. Tapi Aceh tak tinggal diam.

Gubernurnya, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, tak sekadar marah di media. Ia menabrak meja birokrasi, menerobos tembok prosedur, dan menuntut hak wilayahnya.

Ia tidak hanya bicara sebagai pejabat, tapi sebagai pewaris tanah, sebagai anak yang tak sudi kampungnya dicabut dari peta. Apa yang terjadi? Keempat pulau itu kembali. Jakarta akhirnya mengangguk. Kebenaran kadang bisa menang, kalau kau cukup keras mengetuk pintu pusat.

Bumi Khatulistiwa punya pelajaran, punya harapan. Tapi juga harus punya keberanian. Diam bukan opsi. Sebab jika kita diam hari ini, besok siapa tahu Gubernur Bangka Belitung mengklaim Pulau Temajo karena katanya lebih dekat ke pelabuhan Toboali. Setahun kemudian, Pulau Lemukutan bisa jadi terdaftar sebagai bagian dari Singapura karena akses WiFi-nya lebih stabil dari Sambas.

Kita bukan sedang memperjuangkan dua bongkah tanah tak berpenghuni. Kita sedang memperjuangkan wajah kita sendiri. Pulau adalah memori. Ia punya cerita, punya akar, punya orang-orang yang memancing di sekitarnya dan menyebutnya rumah.

Tidak semua yang kecil pantas diremehkan. Tidak semua yang jauh harus dilepaskan. Maka jika hari ini dua pulau kita raib oleh dokumen, kita harus mengajukan dokumen yang lebih kuat, suara, sejarah, dan hak.

Jika Aceh bisa, mengapa Kalbar tidak? Jika empat pulau bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya, kenapa dua pulau kita malah dianggap anak tiri?

Ini bukan soal efisiensi. Ini soal eksistensi. Pulau bukan benda mati. Ia punya jiwa. Jiwa itu kini sedang mencari jalannya pulang.

(#camanewak, Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar).