TANJUNGPURA.ID (CILACAP) – Berasapnya Kilang BBM di Cilacap patut dipertanyakan dan didesak transparansi hasil penyelidikan, apakah terkait Pertamax oplosan atau bukan.
Menanggapi peristiwa ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, menyatakan keprihatinannya dikutip salah satu media nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak terburu-buru mengaitkan kebakaran ini dengan isu dugaan pengoplosan BBM Pertalite ke Pertamax yang sebelumnya ramai diberitakan
Sementara Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyoroti berbagai persoalan di Pertamina yang memicu keresahan publik, mulai dari dugaan mafia Pertamax, pengoplosan BBM, hingga kebakaran kilang Cilacap
Skandal Mega Korupsi senilai Rp193,7 triliun yang terungkap dinilai merugikan negara dan menciderai kepercayaan rakyat.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa skandal ini mencerminkan buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan di Pertamina.
“Presiden Prabowo mengusung semangat efisiensi anggaran, tapi justru tercoreng oleh praktik korupsi besar-besaran di Pertamina. Sudah saatnya Presiden memberi perhatian khusus, bahkan jika perlu mencopot jajaran direksi dan komisaris Pertamina jika mereka tidak selaras dengan visi Asta Cita,” tegasnya.
KAMAKSI mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap skandal korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
Namun, KAMAKSI menekankan bahwa pengusutan tak boleh berhenti pada sembilan tersangka.
“Harus dibongkar dugaan kongkalikong tingkat dewa ini! Audit investigasi aliran Fee Oplosan Pertamax harus transparan, termasuk mengungkap dugaan keterlibatan elite politik,” desak Joko.
Pertamax Oplosan dan Kerugian Publik
Publik juga mempertanyakan dugaan pencampuran Pertamax dengan BBM lain. Penjelasan Pertamina yang membantah oplosan Ron 90 dengan Ron 92 dinilai tak menjawab substansi permasalahan.
Kejagung telah mengungkap bahwa praktik korupsi ini terjadi dalam rentang 2018–2023, dengan kerugian negara pada 2023 mencapai Rp193,7 triliun.
“Kami meminta Pertamina bertanggung jawab kepada masyarakat. Mereka yang selama ini membeli Pertamax dengan kesadaran bahwa subsidi BBM harus tepat sasaran, ternyata dirugikan.
Bentuk tanggung jawab moral bisa dengan menurunkan harga BBM sebagai kompensasi ke rakyat,” ujar Aktivis KAMAKSI.
Kebakaran Kilang Cilacap dan Dugaan Residu Oplosan
Kebakaran di Kilang Pertamina Cilacap pada Kamis (27/2/2025) semakin memperkuat dugaan adanya praktik oplosan BBM. KAMAKSI mendesak investigasi mendalam terhadap residu yang terbakar di lokasi.
Apakah itu residu Pertalite, Pertamax, atau oplosan? Publik berhak tahu kebenarannya,” ujar aktivis yang akrab disapa Jojo.
KAMAKSI menyerukan agar Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mabes Polri menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bravo atas Kinerja Kejagung, KPK dan Mabes Polri selama ini mengungkap kasus-kasus korupsi di Tanah Air.
“Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa tebang pilih, sekalipun langit runtuh!” pungkasnya.* (tim liputan).
