G (MEMPAWAH) – Gemawan melangsungkan Focus Group Disscusion (FGD) Inisiatif Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) , khususnya di wilayah gambut.
Kegiatan guna membangun kolaborasi dan komitmen para pihak pemangku kepentingan, khususnya pemerintah kabupaten, organisasi non-pemerintah, pemerintah desa, Masyarakat Peduli Api (MPA), Pemadam Api Swasta dalam penanganan karhutla ditingkat tapak ini dilangsungkan di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sambas, pada 25-26 Februari 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dewan Pendiri Gemawan, Hermawansyah mengatakan Gemawan inikan mitranya BRGM, lalu dalam pembelajaran program BRGM yang selama ini yang di dalamnya Gemawan juga terlibat, itu kita menemukan kondisi faktual di lapangan karena Kalbar inikan setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi mestinya sebagai sebuah kejadian yang berulang-ulang bukan hal baru.
Nah mestinya kita sudah harus mulai merancang pendekatan yang lebih terukur, lebih terencana sehingga tidak lagi kita melakukan quick response setiap tahun yang seolah-olah itu begitu-begitu saja.
Oleh karena itu, kata Wawan, Gemawan kebetulan bekerjasama dengan USFS (United States Forest Service) lalu coba melakukan inisiatif untuk bagaimana memperkuat kapasitas masyarakat peduli api (MPA).
“Karena MPA inikan adalah lembaga desa yang menghimpun potensi masyarakat yang punya komitmen untuk melakukan pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, jadi MPA ini yang mestinya menjadi garda terdepan, bagaimana upaya penanganan karhutla itu berbasis masyarakat di tingkat tapak,” kata Wawan saat ditemui, Rabu (26/02/2025) sore.
Wawan menyebut lagi-lagi bicara karhutla ini bukan hanya tanggung jawab satu dua pihak. Oleh karena itu, setelah Gemawan melakukan penilaian assessment di 14 desa, di 10 desa yang ada di kabupaten mempawah dan 4 desa di kabupaten mempawah ini lalu kita coba mengidentifikasi dan menyimpulkan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan.
Lalu kita coba merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan beberapa hal, terutama bagaimana memperkuat kapasitas MPA. Jadi tidak hanya bertugas saat kejadian karhutla saja, tetapi paling tidak MPA itu bisa punya perencanaan.
Apalagi inikan penanganan karhutla mestinya bisa diprediksi, misalnya di tahun 2025 inikan BMKG merilis bahwa musim hujan itu sampai akhir bulan maret, artinya awal april keatas itu musim kemarau.
Nah mestinya menjelang musim kemarau pemerintah, dan termasuk juga yang terutama itu MPA sudah punya langkah-langkah antisipasif, misalnya kalau peralatannya itu belum ada bagaimana pengadaan alatnya, kalau sudah ada lalu bagaimana kondisinya apakah masih oke atau tidak, lalu bagaimana dengan sumber air yang ada di wilayah desa. Karena analisis Gemawan itu juga melihat bagaimana tren ataupun sejarah kebakaran itu yang terjadi di titik-titik berulang.
“Nah oleh karena itu, begitu masa MPA sudah dapat peta tentang sebaran titik-titik api itu tinggal memastikan di mana sumber air yang bisa dipakai untuk memadamkan kalau terjadi karhutla,” urainya.
“Nah itu yang mesti di petakan, sehingga kalau sumber airnya agak jauh dari titik sebarannya, bagaimana caranya, apakah harus ada bikin embung kah, atau bikin sumur bor, atau misalnya selangnya dipanjangkan, jadi ada langkah-langkah kerja persiapan oleh MPA menghadapi musim kemarau,” sambungnya.
Lebih jauh Wawan menyampaikan di dalam fgd ini kita mengekspose hasil penilaian, temuan, dan rekomendasi. Nah lalu memang feedback nya dari pemda itu alhamdulillah mereka mendukung inisiatif ini, sambil kemudian yang ingin kita dorong itu adalah berdasarkan otoritas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Nah mari kita coba kolaborasikan, kita sharing supaya ini tidak menjadi beban satu dua pihak saja.
Jadi soal-soal yang bisa diurus di tingkat desa oleh MPA dan pemerintah desa, biar ditangani di tingkat desa, tetapi soal-soal yang menyangkut supra desa, di atas desa misalnya kerjasama antar desa, seperti di sambas inikan ada inisiatif forum kerjasama antar MPA, antar desa. Nah itukan sudah supra desa tu, mestinya itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, bagaimana memperkuat koordinasi antar MPA, antar desa.
“Nah termasuk juga peran pemerintah provinsi, lembaga pemerintah, dan pemerintah terkait serta juga NGO, termasuk juga universitas mungkin kedepannya, itu yang coba kita rumuskan sehingga harapannya dari inisiatif ini sudah mulai bisa didorong masing-masing kabupaten bahkan juga provinsi,” katanya.
Saya yakin tiap-tiap kabupaten hingga provinsi juga ada, cuma mungkin perlu di update saja, misalnya rencana aksi penanggulangan karhutlanya. Kalau bicara rencana aksi itukan kelihatan tu siapa bertanggung jawab dan mengurusin apa termasuklah juga peran-peran dari NGO seperti Gemawan.
Nah dari situ baru kemudian baru bisa kita ukur, artinya kalau targetnya itu adalah zero tolerans karhutla, tidak ada api sama sekali di lahan gambut terutama misalnya, kalau di lahan mineral itukan masih ada aturan yang memperbolehkan, tapi khusus lahan gambut itu tidak ada kebakaran.
Maka harus ada skema insentif dari pemerintah, misalnya termasuk juga insentif untuk MPA. “Nah format dan kerjasama, serta kolaborasi antar pihak itu yang coba kita uraikan dan rumuskan dalam peta jalan ataupun rencana aksi penanggulang karhutla berbasis masyarakat di tingkat tapak,” tutup Wawan.
Sebagai informasi:
FGD mengusung tema “Kolaborasi dan Peran Para Pihak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Mempawah”, bertempat di Aula Pertemuan K-Tamb Mempawah.
Melibatkan BAPPEDA Kabupaten Mempawah, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah, BPBD Mempawah, Manggala Agni Pondok Kerja Mempawah, Kepala UPT KPH Wilayah Mempawah, Pemerintah Desa Antibar, Desa Sejegi, Desa Sungai Bakau Besar Dasar, Desa Galang, Desa Sungai Rasau, Desa Parit Banjar, Desa Peniti Dalam 1, Desa Peniti Dalam 2, Desa Peniti Besar, Desa Wajok Hilir, MPA Desa Antibar, MPA Desa Sejegi, MPA Desa Sungai Bakau Besar Dasar, MPA Desa Galang, MPA Desa Sungai Rasau, MPA Desa Parit Banjar, MPA Desa Peniti Dalam 1, MPA Desa Peniti Dalam 2, MPA Desa Peniti Besar, MPA Desa Wajok Hilir, BPAJ (Badan Pemadam Api Jungkat), PKJR (Pemadam Kebakaran Jungkat Raya), dan BPKS (Badan Pemadam Kebakaran Segedong).
FGD mengusung tema “Kolaborasi dan Peran Para Pihak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sambas”, bertempat di Aula Pertemuan Kantor BPBD Kabupaten Sambas. Melibatkan BPBD Kabupaten Sambas, UPT KPH Sambas, BAPPEDA Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Manggala Agni Kabupaten Sambas, Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas, Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Desa Merubung, Desa Sengawang, Desa Teluk Kaseh, Desa Semata, MPA Desa Merubung, MPA Desa Sengawang, MPA Desa Teluk Kaseh, MPA Desa Semata.
