TANJUNGPURA.ID (PONTIANAK) – Tren angka anak-anak jalanan dan terlantar yang terdata di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 lalu. Berdasarkan data, tahun 2024, jumlah anak-anak jalanan dan terlantar yang dibina di PLAT sebanyak 37 orang. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 29 orang. Dari jumlah tersebut, hasil skrining yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut, hampir sebagian besar positif pengguna narkoba.
Kondisi ini memantik keprihatinan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto. Ia berharap peran semua pihak untuk bergerak menangani permasalahan sosial yang terjadi pada anak-anak di Kota Pontianak. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, stakeholder dan berbagai instansi terkait sangat penting dalam menangani masalah anak-anak jalanan dan terlantar di kota ini. Meski pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menangani anak-anak yang bermasalah, namun ia menggarisbawahi bahwa upaya penanganan tidak hanya terbatas pada pemerintah, melainkan juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal serta masyarakat luas.
“Kita harus mencari penyebab utama yang menjadikan anak-anak ini terlantar dan berupaya melakukan intervensi agar masalah ini tidak semakin meluas,” ujarnya usai menjenguk anak-anak yang dibina di PLAT, Sabtu (1/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Edi menilai pentingnya analisis data untuk memahami penyebab utama masalah ini, seperti kemiskinan, broken home, pergaulan yang salah atau pengaruh lingkungan. Ia berpendapat bahwa untuk menangani persoalan ini, tidak hanya cukup dengan meningkatkan kapasitas ruangan di PLAT maupun anggaran. Hal yang lebih utama adalah mencari penyebab mengapa anak-anak ini terlantar dan berada di jalanan.
“Penambahan kapasitas gedung dan anggaran saja tidak akan menyelesaikan masalah. Kita perlu mencari akar permasalahan dan melakukan pencegahan,” tambahnya.
Ia juga berharap ada kolaborasi dan sinergitas dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Pontianak untuk menangani dan mencegah permasalahan anak-anak terlantar.
“Pendekatan pencegahan harus disinergikan dengan program pemerintah di berbagai tingkatan untuk mengurangi jumlah anak terlantar,” jelas Edi.
Dia menyoroti masalah ekonomi dan pendidikan keluarga menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Sebab masalah ekonomi kerap kali menjadi penyebab anak-anak menjadi terlantar dan mengemis di jalanan hingga melakukan hal-hal yang negatif seperti menggunakan narkoba. Selain itu, pendidikan di rumah juga harus diperkuat. Edi berharap dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, jumlah anak terlantar dapat berkurang secara signifikan.
“Keberhasilan akan terlihat ketika jumlah anak terlantar berkurang, bukan hanya dari sisi penanganan oleh Dinas Sosial, tetapi juga dari penyelesaian masalah ekonomi, pendidikan dan rumah tangga,” ungkapnya.
Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati, mengungkapkan peningkatan signifikan jumlah anak-anak jalanan dan terlantar di tahun 2024. Hal ini menjadi tantangan besar bagi dinas yang dipimpinnya, terutama dalam penanganan anak-anak jalanan dan terlantar. Sebagian besar kasus ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Dari enam orang yang baru-baru ini diamankan, lima di antaranya positif narkotika, sementara satu orang diketahui sebagai peminum alkohol berat.
“Kami melakukan asesmen dan bekerjasama dengan BNN untuk pemeriksaan urin,” katanya.
Trisnawati juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dan Pusat Rehabilitasi seperti Yayasan Gerata di Kabupaten Sambas, yang telah membantu dalam rehabilitasi sosial.
“Berkat kerjasama ini, sembilan orang gelandangan dan pengemis telah berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak,” imbuhnya.
Dari sekian banyak anak-anak yang diamankan, selain berasal dari Kota Pontianak, beberapa di antaranya dari luar Pontianak, yakni Sumatera Selatan dan Sanggau.
“Tentunya ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah asal mereka untuk proses pemulangan,” ucap Trisnawati.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam penanganan orang terlantar adalah faktor ekonomi dan sosial, seperti keluarga yang tidak harmonis atau tidak mampu secara ekonomi. Banyak dari mereka yang akhirnya membentuk komunitas sendiri dan terlibat dalam aktivitas negatif, seperti menggunakan narkoba, mengemis dan sebagainya. Trisnawati juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam memberikan bantuan kepada orang-orang di jalanan.
“Masyarakat kita masih memiliki sifat belas kasih yang kuat, tetapi kami mendorong untuk memberikan bantuan di tempat yang tepat, bukan di jalanan,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro, menegaskan komitmen pihaknya dalam menangani permasalahan anak jalanan dengan pendekatan yang persuasif dan humanis. Dalam upaya ini, Satpol PP berusaha memperlakukan anak-anak jalanan dengan humanis. Meskipun pendekatan humanis diutamakan, pihaknya tetap melakukan tindakan tegas terhadap anak-anak yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
“Ada pendekatan khusus bagi mereka yang sudah pernah ditangkap dan dibina di PLAT Dinsos ini,” terangnya.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar anak jalanan yang diamankan adalah hasil dari patroli rutin yang dilakukan pagi, siang, sore hingga malam hari.
“Masyarakat cenderung memberikan uang kepada anak-anak jalanan daripada melaporkannya kepada kami,” ucapnya prihatin. ( prokopim )
