TANJUNGPURA.ID (PONTIANAK) – Menyikapi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terhadap penghapusan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) mengadakan Rapat Pembahasan Teknis pelaksanaan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ruang Rapat Bupati pada Kamis, (16/1/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kubu Raya Tri Indriastuti bersama Plt BPN Kabupaten Kubu Raya dan Kabag Badan Perencanaan Daerah (Bapenda) Kubu Raya.
Kepala Bapenda Kabupaten Kubu Raya Lugito menyatakan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari SKP Kementrian PUPR, Kementerian Perumahan dan Kementrian Dalam Negeri terkait dukungan pembangunan Tiga Juta Rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berharap kepada masyarakat agar Program Tersebut bisa memenuhi syarat dan bisa langsung ditanyakan kepada pihak terkait berdasarkan data perumahan di tahun lalu jumlah subsidi terdapat 5.000 lebih di Kalimantan Barat dan 3.000 lebih terdapat di Kabupaten Kubu Raya,” Ujarnya.
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan barat (Kalbar) Baharudin yang turut serta dalam rapat tersebut mendukung penuh terbitnya regulasi mengenai pembebasan BPHTB khusus rumah MBR khususnya di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan program presiden Indonesia Prabowo Subianto.
“Semoga dengan terbitnya perbup ini bisa meningkatkan penjualan rmh MBR di Kalbar khusus di kubu raya ,Karena 60 persen rumah MBR dibangun di Kubu Raya,” ungkap Baharudin.
Baharudin. mengatakan kami berterima kasih juga kepada ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Mahendra Siregar yg telah mengeluarkan aturan untuk yang membeli rumah MBR meskipun slik bank Indonesia tidak bagus tapi bisa di proses di KPR di perbankan.
“Ini terobosan yg sangat bagus untuk mendukung program 3 juta rumah, kita berharap jika rumah MBR dibangun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg di canangkan oleh pemerintah bisa tumbuh sampai 8 persen,” tutup Baharudin. (Tim Liputan)
Editor : Aan
