TANJUNGPURA.ID (PONTIANAK) – Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Stabilitas Daerah Jelang Pilkada 2024” pada hari ini, Selasa (8/10/2024) di Hotel Mercure jalan A Yani Pontianak Kalimantan Barat.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan pemerintah daerah, TNI-Polri, akademisi, dan tokoh masyarakat lintas Etnis di Kalimantan Barat.
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Stabilitas Daerah Jelang Pilkada 2024” pada ini menghadirkan Narasumber Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalbar, Brigjen Pol. Yusuf Saprudin, S.I.K,CATS.,CCPS.,MCCI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, M.Syarifuddin Budi dan Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kalbar, Viza Julian, S.Sos, M.A, M.I.R.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam FGD ini, berbagai isu strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi fokus pembahasan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalbar, Brigjen Pol. Yusuf Saprudin, S.I.K,CATS.,CCPS.,MCCI saat memulai Fokus Group Discussion (FGD) sebagai narasumber pertama.
“Potensi konflik menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentu harus diwaspadai dan diantisipasi, kita semua mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga kestabilan daerah jelang Pilkada serentak nanti,” jelas Kabinda.
Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalbar, Brigjen Pol. Yusuf Saprudin, S.I.K,CATS.,CCPS.,MCC menjelaskan banyak faktor potensi yang membuat stabilitas itu bisa terganggu maka Fokus Group Discussion (FGD) Peningkatan Stabilitas Daerah perlu dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur masyarakat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalbar, yang diwakili Kabid Kewaspadaan, Heri Syafarudin menekankan pentingnya sinergi antara semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama masa pemilu.
Selain itu, Ia juga menyoroti ancaman potensi konflik sosial, penyebaran hoaks, serta penggunaan politik identitas yang dapat memperkeruh suasana jelang Pilkada.
Melalui diskusi ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kalimantan Barat, sehingga Pilkada dapat berlangsung secara aman, lancar, dan demokratis.
“Kita harus mewaspadai berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk provokasi dari pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan. Melalui FGD ini, kita akan merumuskan langkah-langkah preventif dan responsif,” ujarnya.
Peserta diskusi juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas, serta peran media dalam memberikan informasi yang akurat untuk menghindari disinformasi selama proses Pilkada.
Hasil dari FGD ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan keamanan selama Pilkada berlangsung.
